Hubungan PGRI dengan Luar Negeri
A. PGRI
Sebagai Organisasi yang Bersifat Kemitraan
Menurut
etimologi (arti kata), kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerja
sama sebagai mitra. PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik
pejuang selalu berusaha menjalin serta mengembangkan kemitraan dalam bentuk
kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, bahkan PGRI sudah
menjalin hubungan secara internasional.
Nilai – nilai
yang dikembangkan berdasarkan kemitraan diantaranya adalah:
· Menumbuhkan
semangat rasa persatuan dan kesatuan.
· Menumbuhkan
rasa kesetiakawanan/solidaritas.
· Menerima,
membantu dan merasakan penderitaan orang lain.
· Peduli
terhadap keadaan masyarakat.
Salah satu strategi PGRI untuk mencapai Visi dan
Tujuan organisasi adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan Organisasi Massa lain atau sering disebut hubungan
kerjasama PGRI secara vertikal, horizontal dan hubungan luar negeri.
B. Macam
hubungan kemitraan
Selama ini PGRI telah mengembangkan
jaringan kemitraan sebagai berikut:
1) Dengan
pihak legislatif (DPR-RI dan MPR-RI).
PGRI dengan
pihak legislatif (DPR-RI dan MPR-RI) telah membina hubungan yang konstruktif
bagi upaya perjuangan PGRI. Melalui peningkatan anggaran pendidikan,
kesejahteraan guru, perbaikan sistem perundang-undangan (amandemen UUD 1945,
RUU sisdiknas, RUU Guru, kebijakan pendidikan nasional dalam kerangka otonomi
daerah, penyempurnaan UU No. 22/1999 dan revisi PP tentang Jabatan Fungsional).
Hingga saat ini hampir semua anggota DPR dan MPR telah sampai pada kesepakatan
tentang pentingnya pendidikan dalam upaya pembangunan bangsa dan guru menjadi
intinya.
2) Dengan
pihak Eksekutif(Depdiknas dan departemen/lembaga terkait lainnya).
PGRI telah
menjalin kerjasama dengan pihak Eksekutif dengan cukup kondusif. Dengan
Depdiknas telah berkembang kebersamaan dalam pelaksanaan peringatan Hari Guru
Nasional, pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap guru, penyusunan
draft RUU Guru, peningkatan kesejahteraan guru, penetapan Kode Etik Guru, dan
sebagainya. Dengan Depdagri, kerjasama yang dijalin adalah upaya pembenahan
pendidikan dalam kerangka otonomi daerah. Dengan kantor Menpan telah terbina
kerjasama dalam upaya pembenahan mengenai kesejahteraan guru, di antaranya
upaya pengembangan remunerasi (sistem penggajian khusus) bagi guru, perjuangan
untuk peningkatan tunjangan tenaga kependidikan, dan sebagainya. Dengan pihak
BKN telah terjalin kerjasama dalam upaya penyesuaian struktur penggajian guru
dan PNS umumnya dan menghasilkan peraturan penggajian berdasarkan Keputusan
Presiden No. 64 Tahun 2001. Masih banyak lagi kerjasama dengan berbagai
instansi dan lembaga seperti BKKBN, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kementrian Negara Pemberdayaan
Perempuan, Depag, LIPI, Universitas Terbuka, Departemen Perhubungan, dan
sebagainya.
3) PB-PGRI
PGRI telah
membina kemitraan dengan berbagai organisasi lain yang memiliki keterkaitan
seperti PWI, PKK, IPPK, PKBI, Lembaga Perlindungan Anak, Komnas HAM, Kowani,
LM3 (Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok), dan Koalisasi untuk Indonesia
Sehat.
Hubungan Luar Negeri
Hubungan luar negeri meliputi hubungan kerjasama
dalam tingkat regional dan internasional, diantaranya adalah :
a. Ditingkat
Regional
1) ASEAN
Council of Teachers (ACT).
ASEAN Council of Teachers (ACT)
merupakan organisasi yang berangotakan guru-guru negara ASEAN. Negara yang
menjadi anggota ACT adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam,
Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Laos. PGRI memprakarsai berdirinya
ASEAN Council of Teachers (ACT) tahun 1974.
2) Pertemuan
Guru-Guru Nusantara (PGN).
Pertemuan Guru-Guru Nusantara
merupakan organisasi yang beranggotakan guru-guru yang terbentuk karena
didasarkan pada budaya Melayu. Negara yang menjadi anggota PGN diantaranya
adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. PGRI memprakarsai
Pertemuan Guru-Guru Nusantara (PGN) 1983 di Singapura yang dipimpin oleh Prof.
Gazali Dunia dan Rusli Yunus.
b. Ditingkat
Internasional
1) Konvensi
ILO/UNESCO
Tanggal 5 Oktober 1966 Konvensi
ILO/UNESCO di Paris menghasilkan Status of Teachers (Status Guru
Dunia).Pemerintah RI dan PGRI (HM Hidajat dan Ir. GB Dharmasetia) hadir dan
menandatangani Konvensi ILO/UNESCO tersebut.
2) Education
International (EI)
Education International (EI) adalah
suatu serikat pekerja atau organisasi guru dan personal pendidikan dengan
24.000.000 anggota. Mereka dalah para guru dan pekerja di sektor pendidikan
dari tingkat pra-sekolah sampai perguruan tinggi yang berasal dari 304
organisasi di 155 negara.
EI mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO, termasuk
IBE (international Buereau of Edication atau Biro Pendidikan Internasional)
serta memiliki status konsultatif dengan United Nation Economics and Social
Council (ECOSOC) ataunDewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa.
Secara khusus, EI bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan WHO,
UNAIDS, ILO, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD).
Hubungan tersebut memberikan kesempatan bagi EI
dalam mempromosikan tujuan guru dan pekerja pendidikan di forum internasional
dan dalam memberikan masukan dalam diskusi ketika sedang menyusun keputusan
tentang kebijakan penting.
Program dan anggaran belanja EI diadopsi setiap tiga
tahun oleh Kongres Dunia Education International, yang dihadiri oleh semua organisasi anggota EI dan para
pengamat dari organisasi internasional serta lembaga-lembaga antara negara.
Resolusi kebijakan EI diadopsi dan Dewan Pimpinan Pusat dipilih di Kongres
Dunia yang terakhir diselenggarakan di Jontien, Thailand, pada bulan Juli 2001.
Sekretariat Markas Besar atau Kantor Pusat EI
teretak di Brussel Belgia. Kantor-kantor kawasan terletak di Afrika (Lome,
Togo), Asia Pasific (Kuala Lumpur, Malaysia), dan Fiki, Eropa (Brussel,
Belgia), Amerika Latin (San Jose, Cose Rica) dan Amerika Utara dan
Karibia(santalucia). Setiap 3 tahun sekali di tiap-tiap kawasan diselenggarakan
Konvereverensi Regional.
Secara khusus, EI bekerjasama dalam pelaksanaan
kegiatan bersama dengan WHO, UNAIDS, ILO, World Bank, dan Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD).
EI dibentuk pada tahun 1993 sebagai hasil
penggabungan antara The International Federation of Free Teacher Union (IFFTU)
dan The World Confederation of Organizations of The Teaching Profession
(WCOTP).
Sekertariat pengurus EI bermarkas di Brussels,
Belgia, yang dilengkapi dengan lima departemen yaitu: pendidikan, serikat
sekerja, hak asasi manusia dan keadilan, pengembangan kerjasama, informasi dan
administrasi. Kantor regional EI bermarkas di Afrika (Lome, Togo), Asia (Kuala
Lumpur, Malaysia), Pasifik (Fiji), Eropa (Brussels, Belgia), Amerika Latin (San
Jose, Costa Rica), Amerika Utara dan Karibia (ST. Lucia). Konferensi regional
diadakan setiap tiga tahun oleh negera-negara anggota EI di kawasan yang
bersangkutan untuk menyepakati program dan kegiatan.
Pada tahun 1999, EI mengumpulkan konsorsium yang
terdiri dari rekan kerja sama berikut: Lärarförbundet (Sweden),
Utdanningsförbundet (Norway), Japan Teachers’ Union (Japan), Australian Education
Union (Australia) danNational Education Association (USA)untuk bekerja sama
dengan PGRI untuk menjadi sebuah organisasi guru independen, demokratis dan
efektif.
Agenda ini dimulai di dua propinsi pada tahun 2000,
dan dalam tujuh tahun secara bertahap meningkat menjadi 26 dari 33 provinsi.
Program ini terutama menargetkan para pemimpin tingkat provinsi dan kabupaten.
Pertemuan diadakan setiap tahun untuk mengevaluasi
dan merencanakan setiap tahun berikutnya dengan perwakilan dari organisasi
bekerja sama lima.PGRI sekarang memainkan peran aktif dalam gerakan buruh di
Indonesia.
Tujuan PGRI mengikuti organisasi ini adalah:
a) Memperkuat
PGRI sebagai serikat pekerja guru.
b) Membuat
organisasi yang lebih demokratis, independen, transparan dan berkelanjutan.
PGRI mengikutsertakan dirinya dalam organisasi ini
tentu memperoleh manfaat:
a) Membuat
kesadaran serikat buruh, good governance, transparansi dan akuntabilitas di
semua tingkat organisasi.
b) Untuk
mendapatkan alokasi anggaran 20% oleh pemerintah untuk pendidikan di tingkat
nasional dan daerah untuk dapat membahas masalah yang dihadapi oleh pendidikan,
guru, anak-anak, dan untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua
c) Mempromosikan
partisipasi perempuan dan pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan
semua kegiatan serikat.
d) Dibuat
kolam pelatih terampil di tingkat kabupaten dan propinsi.
e) Berkaitan
dengan keuangan organisasi dan membuat organisasi mandiri secara finansial.
f) Peningkatan
proses komunikasi dalam organisasi antara tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten.
EI bertujuan untuk :
a) Melindungi
hak profesional dan industrial dari para guru dan pekerja pendidikan;
b) Mempromosikan
perdamaian, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan kepada seluruh manusia si
semua negara, melalui pembangunan pendidikan umum berkualitas bagi semua.
c) Memerangi
semua bentuk rasialisme dan diskriminasi dalam pendidikan dan masyarakat.
d) Memberikan
perhatian khusus bagi pembangunan peran kepengurusan dan keterwakilan wanita di
masyarakat, dalam profesi mengajar, dan dalam organisasi guru dan pekerja
pendidikan.
e) Memastikan
hak-hak kelompok kelompok yang terlemah seperti masyarakat pribumi, etnik
minoritas, migran dan anak-anak. EI bertujuan dan bekerja untuk menghapuskan
pekerja anak yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia.
Dalam organisasi ini, setidaknya 1.440 pemimpin dan
anggota aktif dari 28 provinsi akan memilikikesadaran dan pemahaman tentang hak
dan tanggung jawab sebagai agen perubahan baik sebagai guru dan anggota serikat
serta keterampilan untuk bernegosiasi dengan masing-masing kabupaten, provinsi
dan pemerintah nasional untuk meningkatkan anggaran pendidikan.
Keikutsertaan PGRI dalam organisasi ini dapat
dibuktikan dengan lima tahun sekali Kongres PGRI berhasil dilakukan,
diantaranya di Palembang, Sumatera
Selatan, Indonesia, ditangani oleh Presiden Republik Indonesia dan Sekretaris
Jenderal Pendidikan Internasional. Pidato Fred Van Leeuwen sangat menyentuh
penonton termasuk presiden negara itu. Hal itu membuat presiden mengubah
pidatonya di tempat, dengan menambahkan instruksi untuk semua departemen dan
semua otoritas pemerintah di semua tingkatan di seluruh Indonesia untuk bekerja
sama untuk mencapai kualitas Pendidikan untuk Semua dan meningkatkan
kesejahteraan dan status guru. Dia mengucapkan terima kasih EI untuk pekerjaan
yang baik dan dukungan dan berjanji bahwa ia akan memenuhi daya tarik para
guru.
Kongres PGRI diubah Konstitusi dan Anggaran dengan
menyatakan bahwa setidaknya 30% dari para pemimpin haruslah perempuan.
Kongres PGRI diubah Konstitusi dan
Oleh-Undang-Undang tentang iuran keanggotaan untuk meningkatkan jumlah iuran
oleh tiga kali. Perubahan konstitusi selalu menjadi topik penting dalam semua
EI-PGRI-Konsorsium Seminar Proyek.
Pada 13 Agustus 2008, Mahkamah Konstitusi
memenangkan kasus PGRI untuk meniadakan hukum Taurat Tahun Republik Indonesia
Nomor 16 2008 tentang APBN dan pengeluaran, yang melanggar Konstitusi Indonesia
1945 banding Konstitusi MK kepada pemerintah untuk menyediakan setidaknya 20%
dari anggaran (nasional, propinsi, kabupaten) oleh terbaru tahun 2009.
Kemudian pada 15 Agustus 2008, Presiden Republik
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam menangani laporan resminya dan
pernyataan pemerintah pada APBN dan Belanja Merencanakan menyatakan bahwa
Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan dalam APBN dan Rencana Pengeluaran
untuk tahun 2009, untuk memenuhi anggaran pendidikan 20% dari rencana anggaran
2009.
Pada tahun 2009 serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan, rapat evaluasi dan perencanaan diadakan di Jakarta, pada bulan
Februari. Setelah pertemuan ini, 3 hari seminar provinsi diselenggarakan dari
bulan Juni sampai November di Ambon, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu,
Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur,
Kalimantan Timur, Timur Nusa Tenggara, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Lampung,
Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan
Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Setiap seminar dihadiri oleh 40 peserta dari
berbagai kabupaten di provinsi. Diantara topik yang dibahas adalah: Prinsip
Dagang Uni; Pendidikan Internasional struktur dan program; Kepemimpinan; Proses
Pengambilan Keputusan; Uni Keuangan; PGRI dan Konstitusinya; UU Guru dan Dosen;
Negosiasi dan Perundingan Kolektif.
Selain dari seminar, untuk memperkuat kondisi
keuangan PGRI, anggota mengumpulkan iuran, untuk 3 mata kuliah khusus tentang
Keuangan diadakan di Jakarta pada bulan November dan Desember 2009.
PGRI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga
mengadakan seminar kerjasama dengan Education International pada tanggal 7
sampai 9 Agustus 2009 dengan tema Pemantapan PGRI sebagai Serikat Pekerja Guru
dan Peranannya dalam Pembangunan Pendidikan.
3) The
World Confederation of Organizations of The Teaching Profession (WCOTP)
Pada tahun 1966,
PGRI menyatakan dirinya masuk menjadi anggota organisasi dunia pada kongres
WCTOTP (World Confederation of Teaching
Profesion) Congressdi Seoul, Korea Selatan. Kemudian pada tahun 1979, PGRI
menyelenggarakan World WCOTP Congress di Jakarta.
4) PGRI-EI
Consortium Project
Menyongsong
Kongres XX PGRI tahun 2008, sejak 2001 PGRI bekerjasama dengan EI Asia Pasifik
membentuk PGRI-EI Consortium Project untuk seminar, workshop dan pelatihan
pimpinan PGRI dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Tahun 2001 PB PGRI dan Ketua provinsi se Jawa
Workshop EI di Anyer. Kemudian pada tahun 2003 menjadi 11 provinsi. Pada tahun
2004 menjadi 19 provinsi, pada tahun 2005 menjadi 22 provinsi.
Penanggung jawab nasional Prof.Dr. HM Surya, Ketua
Umum PB PGRI, sedangkan National Coordinator PGRI-EI Consortium Project:
1. Tahun
2002 – 203, Drs. WDF Rindorindo
2. Tahun
2004 – sekarang, HM Rusli Yunus.
3. Tahun
2006 Koordinator Nasional (HM Rusli Yunus) didampingi Koordinator Pelaksana
(Ir. Abdul Azis Hoesein, MEngSc)
Consortium (negara donor): Norwegia, Swedia, Amerika
Serikat, Jepang dan Australia. Tahun 2004 aktif membantu Public Service
International (PSI, Persatuan Pegawai Negeri se Dunia). Tahun 2006 kegiatan
proyek PGRI-EI Consortium ini meliputi 23 provinsi dari 31 yang direncanakan..
Setelah itu diperlukan langkah2 utk persiapan bahan
kongres, a.l. penyesuaian AD/ART PGRI sebagai serikat pekerja guru, dimulai
dari hasil konperensi cabang, kabupaten/kota dan provinsi diajukan pada Konpus
IV (2007).
Sehingga hasil konpus terakhir menjelang Kongres
(Konpus 2007) resmi menjadi bahan kongres sebagai hasil dari anggota melalui
cabang, kab/kota, provinsi dan pusat
Ini yang dimaksud dengan prinsip-prinsip serikat
pekerja: solidaritas, demokratis, kesatuan, tanggung.
Menurut Arlan Larnaca (2011), terdapat beberapa
hasil dari jalinan kemitraan internasional tersebut, antara lain:
1. Adanya
bantuan dari EI melalui konsorsium organisasi guru Swedia, Kanada, AS, Jepang,
Australia.
2. Ketua
Umum PB-PGRI duduk dalam kepengurusan EI untuk kawasan Asia-Pasifik.
3. Perjuangan
PGRI telah masuk dalam salah satu resolusi Konferensi EI Asia-Pasifik di india
pada tahun 2000 dan kongres Guru se Dunia di Thailand tahun 2001.
4. Dalam
konfensi ACT di Thailand, Hanoi, dan Brunei Darussalam, PGRI berperan secara
aktif dalam penyajian materi.
5. PGRI
telah menyampaikan kertas kerja dalam Pertemuan Guru Nusantara (PGN) di Brunei
Darussalam tahun 2002.
6. Ketua
umum PB PGRI mendapat kehormatan untuk menjadi salah seorang pembicara dalam
beberapa konferensi Internasional.
7. Kerjasama
bilateral telah terbina dengan STU (Singapura), Kurusapha (Thailand), JTU
(Jepang), KFTA (korea selatan), AEU (Australia), dan NUTP (Malaysia).
C. Cara
Membangun Hubungan Kerjasama dengan Pihak Lain
Sebagai makhluk
sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Orang lain
akan menutupi kelemahan atau menambah kekuatan kita. Namun untuk membangun
hubungan kerjasama dengan pihak lain bukanlah perkara mudah. Tidak jarang kita
gagal membangun hubungan karena kita tidak siap.
Ada beberapa cara membangun
hubungan kerjasama dengan pihak lain :
1. Tentukan
tujuan.
Tentukan dengan
jelas mengapa Anda harus bekerjasama. Apa yang Anda dapatkan? Apa yang bisa
Anda berikan? Saat Anda bisa menjawab pertanyaan ini Anda bisa mencari pihak
yang tepat untuk diajak kerjasama. Hal ini akan membuat Anda lebih efeketif dan
focus pada tujuan Anda.
2. Siapkan
profil.
Siapkan beberapa
materi tentang Anda. gali latar belakang Anda buat menjadi sebuah cerita tentanga
Anda (atau organisasi Anda). temukan hal-hal menarik. Orang biasanya menyukai
cerita. Hal ini cukup menarik ketika Anda mulai menceritakan “Anda itu siapa”.
3. Buat
kesan positif.
“Kesan pertama
begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda” begitu kiranya sebuah tagline
sebuah brand terkenal. Kesan pertama memang sangat penting. Banyak orang tidak
punya banyak waktu. Berikan kesan positif yang apa adanya. Jangan
berlebih-lebihan. Hal ini bisa merusak hubungan dikemudian hari.
4. Fokus
pada kualitas bukan kuantitas.
Anda boleh
membuat sebanyak mungkin jaringan kerjasama. Namun anda harus bisa memlih
prioritas mana yang bisa anda bangun kualitas hubungannya. Cari yang
benar-benar Anda butuhkan dan memberikan manfaat lebih banyak. Sesuaikan juga
dengan kondisi Anda.
5. Hargai
pendapat dan kebiasaan mereka.
Setiap orang
(atau organisasi) mempunyai kebiasaan dan budaya sendiri. Hargai pendapat atau
kebiasaan mereka. Jangan pernah membandingkan dengan orang atau organisasi lain
yang Anda anggap lebih baik. Sadarilah setiap orang atau organisasi mempunyai
keunikan sendiri.
6. Tunjukkan
antusiasme.
Tunjukan bahwa
anda sangat senang bisa mengenal orang atau organisasi tersebut. Lakukan dengan
tulus. Cobalah untuk memahami dan mengenal mereka secara mendalam lebih dahulu.
Orang akan lebih senang bila orang lain mengenal dan mau memahami mereka.
7. Tawarkan
bantuan.
Jangan ragu
untuk menawarkan bantuan. Jika Anda memang merasa sanggup untuk membantu,
mengapa Anda menunggu mereka meminta. Bersikaplah proaktif. Bantuan yang Anda
berikan pasti kembali pada Anda suatu saat nanti.
D. Bentuk
Kerjasama PGRI dengan Luar Negeri
Bentuk kerjasama PGRI dengan Luar
Negeri dengan pertukaran pelajar dapat dibuktikan dengan adanya sembilan
mahasiswa IKIP PGRI Semarang praktik mengajar di Malaysia. Pada tanggal 17
April sembilan calon guru IKIP PGRI Semarang dilepas oleh rektor, Muhdi SH MHum
untuk melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di beberapa sekolah setingkat
SLTA di Johor Malaysia. Kesembilan mahasiswa tersebut di antaranya berasal dari
beberapa program studi antara lain Pendidikan Bahasa Inggris (3), Pendidikan
Matematika (2), Pendidikan Biologi (2), dan Pendidikan Fisika (2). Praktek
mengajar yang akan berlangsung selama 1 bulan tersebut merupakan salah satu
bentuk kelanjutan dari kerjasama yang dijalin antara IKIP PGRI Semarang dengan
Universitas Teknologi Malaysia.
Jajaran Pengurus dan Anggota PGRI Provinsi Gorontalo
pada Agustus 2009 ini kembali mendapat bagian menyelenggarakan Seminar
Education Internasional (EI)-PGRI Consortium Project. Kegiatan untuk yang
ke-enam kalinya dilaksanakan di daerah ini dipusatkan di Hotel Mutiara Kota
Gorontalo dari 7-9 Agustus 2009. Sementara yang menjadi narasumber antara lain
Koordinator EI Wilayah Asia Pasifik Chusnul Savitri, Ketua PB PGRI Drs. H.
Sugito, M.Si, Wakil Ketua PGRI Provinsi Gorontalo Dra. Hj. Z. Mentemas Jusuf
dan Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNG Prof. Dr. Hj. Ani M. Hasan, M.Pd.
Seperti tahun-tahun sebelumnya peserta Seminar merupakan utusan Pengurus dan
Anggota PGRI Cabang dan Cabang Khusus se Provinsi Gorontalo sebanyak 40 orang
Guru, Dosen, Pengawas yang berasal dari berbagai tingkatan pendidikan mulai
dari TK, SD,SMP-SMA, Perguruan Tinggi, dan Kepala Sekolah. Meski tidak sempat
dihadiri Ketua PGRI Provinsi Gorontalo
Mahasiswa jurusan Bahasa Inggris FKIP Universitas
PGRI Palembang bernama Oktaryna terpilih untuk mengikuti program pertukaran
pelajar pada tahun 2010. Dinas Pemuda
dan Olahraga (Dispora) Sumsel mengirimkan salah seorang pelajar untuk mengikuti
program tahunan Kementrian Dispora RI. Hal itu berkaitan dengan upaya
meningkatkan wawasan kebangsaan bagi Pemuda Indonesia. Program kapal pemuda
Asean – Jepang (ship for east asia yourt program-SSEAYP).
Kemudian pada 14 Desember 2010 di Guangzhou, China,
PGRI telah menandatangani MoU dengan South China Normal University dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru.
Jumat, 12 Maret 2010, PGRI bersama ILO IPEC baru
saja mengadakan kegiatan Workshop Guru dan Murid dengan Tema ”
Teachers-Students’ Workshop on Eliminating Child Labour”. Kegiatan ini dihadiri
oleh Pekerja Anak yang berasal dari dua SMA, dua SMK, dan 3 SMP PGRI,
masing-masing sekolah mengirim 3 orang pekerja Anak dan ketua OSIS, guru BP,
dan Kepala Sekolah. Tujuan Workshop ini adalah meningkatkan peran guru terutama
guru Bimbingan KOnseling dan OSIS dalam memberantas Pekerja Anak, serta
usaha-usaha dalam mendorong pekerja anak agar kembali ke sekolah. Kegiatan ini
dibuka oleh Sekjen PB PGRI, dihadiri oleh 3 tamu undangan dari ILO, Mr.
Partrick Daru , Ms Arum Ratnawati, Mr. Abdul Hakim, perwakilah YPLP DKI,
perwakilan Pengurus PGRi Provinsi (Jawa Timur), dan Pemgurus Besar lainnya.
Koordinator Unifah Rosyidi Ketua bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri,
Pendidikan dan Pelatihan PB PGRI
Organisasi guru Indonesia dan Malaysia
mendeklarasikan kerja sama untuk memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan
profesi guru, kemajuan pendidikan, dan masyarakat kedua negara. Kesepakatan
kerja sama itu ditandatangai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik
Indonesia Sulistiyo dan Presiden Persatuan Pendidikan Malaysia Dato Ibrahim Bin
Ahmad Bajunid di Jakarta, Rabu (13/10/2010). Sulistiyo mengatakan, kerja sama
itu dilandasi adanya ikatan kesejarahan, profesi, dan silaturahim yang kuat
antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Persatuan Pendidikan
Malaysia (Perpema) dalam mempertahankan dan membangun guru yang profesional,
sejahtera, terlindungi, dan bermartabat. Lewat kerja sama ini, penguatan
profesionalisme guru bisa ditingkatkan lewat pelatihan, penelitian, dan
lain-lain. Ibrahim mengatakan, dalam pendidikan, negara-negara seperti Indonesia
dan Malaysia sering kali merujuk pada teori-teori pendidikan di negara Barat.
Oleh karena itu, kedua negara harus bisa mengembangkan dunia pendidikan yang
tidak kalah dengan negara maju. “Pendidikan itu netral, tidak ada kaitan dengan
naik-turunnya hubungan politik saat ini. Kerja sama lewat pendidikan ini justru
bisa jadi sarana untuk mencapai perdamaian,” kata Deputi Sekretaris Jenderal
Perpema Ramanathan Perianan. Program yang akan segera dilaksanakan antara lain
kerja sama riset bidang pendidikan, latihan kepemimpinan, serta membuat situs
dan makalah bersama.
No comments:
Post a Comment